INDONESIA MENERAPKAN DEMOKRASI PALSU ?

 Jakarta – Sistem pemerintahan di Indonesia telah lama menganut sistem demokrasi. Demokrasi menurut asal katanya (semantik) yakni “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi artinya kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Namun sistem demokrasi yang dipakai di Indonesia saat ini dinilai masih belum sempurna.

Menurut M. Noor Syam, yang disampaikan pada acara Diskusi dan Deklarasi Masyarakat Studi Ketatanegaraan (MSK) di Gedung JMC, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013), ternyata demokrasi yang dipakai di Indonesia bukanlah demokrasi yang sebenarnya.
“Demokrasi kita ini adalah demokrasi palsu,” ujar M. Noor Syam, pembicara yang hadir dalam Diskusi dan Deklarasi.

Nur Syam mengatakan, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah oligarki, kekuasaan uang dan anarkisme. Menurutnya, saat ini partai politik masih dikuasai oleh elit-elitnya saja.
“PDIP, Golkar, Demokrat yang menguasai siapa? Sudah jelas kan,” ucapnya.

Kasus korupsi di Indonesia, kata Noor Syam masih merajalela. Menurutnya, uang masih berkuasa di negeri ini. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak melakukan tindak anarkisme.
“Orang kita, kalau keinginannya kalah langsung ke pengadilan. Kalau masih ditolak, maju ke MA. Dengan sikap yang sudah sangat anarkis,” ungkap Noor Syam.

Sistem tata negara di Indonesia, ungkap Nur Syam, akan sempurna jika Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilaksanakan sepenuhnya. Namun, menurutnya, pengamalan dasar negara tersebut sudah mulai luntur.
“Negara ini akan jaya kalau tidak menyimpang dari Pancasila,” ujarnya.

Untuk mengembalikan sistem demokrasi ke arah yang sebenarnya (Pancasila), menurut Nur Syam, revolusi dinilai merupakan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Namun revolusi yang dilakukan bukanlah revolusi yang anarkis.
“Solusinya adalah revolusi. Tetapi bukan revolusi yang mengorbankan rakyat,” ujar Suryadi, pembicara yang juga hadir dalam acara tersebut.

Lain halnya dengan pendapat Akbar Tanjung, yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Pancasila masih diterapkan di Indonesia. Sehingga yang terjadi saat ini bukanlah demokrasi palsu.
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itulah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat,” paparnya.

Jika MSK menginginkan revolusi, ujar Akbar, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Hasil diskusi ini disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu,” tandasnya.

Link: Masyarakat Studi Ketatanegaraan (MSK)