AMPTPI TOLAK OTSUS PLUS

Jayapura, 4/6 (Jubi) – Sekretaris jendral Asosiasi Mahasiswa Pengunungan tegah Papua Se Indonesia (AMPTPI), Markus Haluk menuturkan, otonomi khusus (Otsus) plus yang kini menjadi buah bibir Pemerintah Provinsi  Papua itu bukan aspirasi masyarakat Papua. Sebaliknya, merupakan  perjuangan gubernur dan para bupati untuk kepentingannya.

“Otonomi khusus plus itu apirasinya para bupati dan gubenur Papua. Rakyat Papua tidak butuh otonomi khusus plus itu,” tegas Markus ke tabloidjubi.com  di Jayapura, Selasa  (4/6).

Menurutnya, Otonomi khusus, UP4B atau otsus  plus sama saja. Pemerintah tidak  pernah memberikan apapun. “Dana melalui otonomi khsusus, Otsus Plus itu dari Papua bukan dari Jakarta,” tuturnya.

Lanjut dia, sebenarnya Jakarta tidak memberikan dana pembangunan sejak Papua menjadi bagian dari NKRI. “Kita hitung saja, sumbangan setiap tahun dari Freepor dan LG Tanguh masuk ke kas Negara,”katanya.

Kata dia, jika  dihitung, Papua pasti menyumbang dana lebih ke Jakarta dibanding masuk ke Papua. “Pemerintah katakana selama 14 tahun ostus, 30 triliun masuk ke Papua. Hitung saja dana Freeport masuk ke Jakarta selama 14 tahun ini pasti 200 triliunan,” katanya lagi.

Lantaran demikian, kata dia, pihaknya menolak sesuatu yang menipu rakyat Papua seolah-olah Jakarta berbaik hati dengan rakyat Papua. “Kami menolak Otsus Plus, strategis baku tipu itu,” tegasnya.

Mama Yosepha Alomang, tokoh perempuan dan aktivis hukum mengaku, mendukung penolakan rencana penerapan Otsus Plus. “Jangan kasih kami uang, jabatan cukup sudah. Karena, semua itu tidak bawa orang Papua keluar dari penderitaan,” ujarnya.  (Jubi/Mawel)